Kebijakan Pemerintah Aceh menyetop sementara pengiriman mahasiswa ke luar negeri dengan sumber dana APBA disetujui oleh fraksi-fraksi DPRA. Gubernur Aceh, Zaini Abdullah berjanji akan membenahi dan mengaudit Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) yang sebelumnya bernama Komisi Beasiswa Aceh tersebut.
Menurut informasi, dalam RAPBA 2013 dialokasikan anggaran beasiswa Rp 78 miliar. Anggaran Rp 78 miliar itu dibintangkan dulu sampai adanya pembenahan LPSDM, seperti sistem perekruktan dan data rinci mengenai mahasiswa Aceh yang pernah dikirim ke luar negeri selama ini.
Gubernur Zaini Abdullah yang ditanyai Serambi soal penghentian sementara program beasiswa APBA mengatakan, pihaknya akan membenahi dan mengaudit terlebih dahulu LPSDM yang selama ini mengelola
beasiswa. “Program pengiriman mahasiswa S1,S2, dan S3 pada tahun 2013 ini distop sementara karena kita ingin membenahi kembali manajemen lembaga yang mengirim mahasiswa itu ke luar negeri,” kata Zaini yang ditanyai seusai penutupan sidang paripurna pengesahan APBA 2013 di Gedung DPRA, Jumat (1/2) malam.
Ketua lembaga tersebut, Izhar dilaporkan telah mengundurkan diri. Sedangkan sebelumnya, Dr Qismullah juga mundur. “Lembaga yang mengelola beasiswa mahasiswa itu, sebelum berubah menjadi LPSDM bernama Komisi Beasiswa Aceh.
Komisi Beasiswa tersebut dilaporkan sudah banyak mengirim mahasiswa dari Aceh untuk melanjutkan studinya ke berbagai perguruan tinggi dan universitas di luar negeri. “Belakangan ketika kita minta laporan maupun out put dari pengiriman mahasiswa, ternyata laporan yang disampaikan belum memuaskan. Makanya kita ambil kebijakan menyetop sementara programnya, sambil menunggu pembenahan,” kata Zaini.
Menurut Gubernur Aceh, pembenahan pertama yang akan dilakukan adalah menyusun kembali personel lembaga, kemudian melakukan penyusunan kembali database mahasiswa yang telah belajar di luar negeri. “Ada juga permintaan Dewan supaya dana beasiswa yang telah disalurkan sejak 2008 sampai 2012 diaudit. Kita akan perintahkan Inspektorat untuk mengauditnya,” tandas Gubernur Aceh.
Menurut informasi, dalam RAPBA 2013 dialokasikan anggaran beasiswa Rp 78 miliar. Anggaran Rp 78 miliar itu dibintangkan dulu sampai adanya pembenahan LPSDM, seperti sistem perekruktan dan data rinci mengenai mahasiswa Aceh yang pernah dikirim ke luar negeri selama ini.
Gubernur Zaini Abdullah yang ditanyai Serambi soal penghentian sementara program beasiswa APBA mengatakan, pihaknya akan membenahi dan mengaudit terlebih dahulu LPSDM yang selama ini mengelola
beasiswa. “Program pengiriman mahasiswa S1,S2, dan S3 pada tahun 2013 ini distop sementara karena kita ingin membenahi kembali manajemen lembaga yang mengirim mahasiswa itu ke luar negeri,” kata Zaini yang ditanyai seusai penutupan sidang paripurna pengesahan APBA 2013 di Gedung DPRA, Jumat (1/2) malam.Ketua lembaga tersebut, Izhar dilaporkan telah mengundurkan diri. Sedangkan sebelumnya, Dr Qismullah juga mundur. “Lembaga yang mengelola beasiswa mahasiswa itu, sebelum berubah menjadi LPSDM bernama Komisi Beasiswa Aceh.
Komisi Beasiswa tersebut dilaporkan sudah banyak mengirim mahasiswa dari Aceh untuk melanjutkan studinya ke berbagai perguruan tinggi dan universitas di luar negeri. “Belakangan ketika kita minta laporan maupun out put dari pengiriman mahasiswa, ternyata laporan yang disampaikan belum memuaskan. Makanya kita ambil kebijakan menyetop sementara programnya, sambil menunggu pembenahan,” kata Zaini.
Menurut Gubernur Aceh, pembenahan pertama yang akan dilakukan adalah menyusun kembali personel lembaga, kemudian melakukan penyusunan kembali database mahasiswa yang telah belajar di luar negeri. “Ada juga permintaan Dewan supaya dana beasiswa yang telah disalurkan sejak 2008 sampai 2012 diaudit. Kita akan perintahkan Inspektorat untuk mengauditnya,” tandas Gubernur Aceh.
Beasiswa dengan Segudang Masalah
KEBIJAKAN Pemerintah Aceh menyetop sementara pengiriman mahasiswa ke luar negeri dengan sumber dana APBA disetujui oleh fraksi-fraksi DPRA. Penghentian itu dilakukan sampai selesainya pembenahan Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM).
Ketua Fraksi Partai Golkar, Husin Banta mengatakan, pengelolaan beasiswa mahasiswa S1, S2, dan S3 mengandung segudang masalah. “Beasiswa yang telah disalurkan untuk mahasiswa yang belajar ke luar negeri maupun dalam negeri sejak 2008-2011 banyak yang tidak didukung data valid,” kata Husin Banta.
Menurut Husin, ratusan miliar rupiah dana APBA sudah digelontorkan Pemerintah Aceh untuk program beasiswa mahasiswa S1, S2, dan S3. Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada gubernur agar menghentikan sementara perekrutan calon penerima beasiswa S1, S2, dan S3, baik untuk pengiriman ke luar maupun dalam negeri, sampai LPSDM membenahi manajemen pendataan mahasiswa secara rinci.
Pemerintah Aceh, kata Husin Banta, juga perlu menelusuri atau mengaudit orang-orang yang pernah menerima dana beasiswa studi ke luar negeri maupun dalam negeri. Misalnya, bidang studi apa yang diikuti, berapa tahun selesai, berapa kebutuhan biaya hidup dan biaya kuliah per bulan atau per tahun, manfaat apa yang diperoleh Pemerintah Aceh setelah penerima beasiswa menamatkan studinya, dan lain-lain. “Data-data seperti itu tidak pernah dilaporkan ke Dewan,” tanda Husin Banta.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Thanwir Mahdi juga setuju dengan sikap Pemerintah Aceh menyetop sementara pengiriman mahasiswa ke luar negeri. “Kami menyarankan anggaran yang telah disediakan tahun ini sebesar Rp 78 miliar dialihkan saja untuk peningkatan mutu pendidikan di Aceh yang masih rendah,” ujar Thanwir.
Juru Bicara Fraksi PKS/PPP, Fuadi Sulaiman ST mengatakan, fraksinya sependapat dengan kebijakan yang diambil Pemerintah Aceh menghentikan sementara pengiriman mahasiswa Aceh ke luar negeri.
Menurut Fraksi PKS/PPP, alasan Pemerintah Aceh sangat rasional yaitu database mahasiswa yang akan diberikan beasiswa pada tahun 2013, baik untuk melanjutkan kuliah di dalam maupun luar negeri belum dirinci oleh LPSDM selaku pengelola dana beasiswa APBA.
“Alokasi beasiswa sebesar Rp 78 miliar dalam RAPBA 2013 dibintangkan dulu. Kalaupun mau digunakan untuk melanjutkan beasiswa mahasiswa S1, S2, dan S3 yang sedang menyelesaikan studinya di luar maupun dalam negeri yang kebutuhannya diperkirakan sekitar Rp 47 miliar,” kata Fuadi.
Sedangkan sisanya sebesar Rp 31 miliar lagi, menurut Fuadi dialihkan untuk program beasiswa affirmasi (kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan ternama untuk daerah khusus) yang hanya diberikan pemerintah pusat kepada tiga provinsi yaitu Aceh, Papua, dan Nusata Tenggara Timur.
Sisa dana juga digunakan untuk membiayai program lanjutan mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) sebanyak 284 orang yang kontraknya telah habis pada 25 Desember 2012.
KEBIJAKAN Pemerintah Aceh menyetop sementara pengiriman mahasiswa ke luar negeri dengan sumber dana APBA disetujui oleh fraksi-fraksi DPRA. Penghentian itu dilakukan sampai selesainya pembenahan Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM).
Ketua Fraksi Partai Golkar, Husin Banta mengatakan, pengelolaan beasiswa mahasiswa S1, S2, dan S3 mengandung segudang masalah. “Beasiswa yang telah disalurkan untuk mahasiswa yang belajar ke luar negeri maupun dalam negeri sejak 2008-2011 banyak yang tidak didukung data valid,” kata Husin Banta.
Menurut Husin, ratusan miliar rupiah dana APBA sudah digelontorkan Pemerintah Aceh untuk program beasiswa mahasiswa S1, S2, dan S3. Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada gubernur agar menghentikan sementara perekrutan calon penerima beasiswa S1, S2, dan S3, baik untuk pengiriman ke luar maupun dalam negeri, sampai LPSDM membenahi manajemen pendataan mahasiswa secara rinci.
Pemerintah Aceh, kata Husin Banta, juga perlu menelusuri atau mengaudit orang-orang yang pernah menerima dana beasiswa studi ke luar negeri maupun dalam negeri. Misalnya, bidang studi apa yang diikuti, berapa tahun selesai, berapa kebutuhan biaya hidup dan biaya kuliah per bulan atau per tahun, manfaat apa yang diperoleh Pemerintah Aceh setelah penerima beasiswa menamatkan studinya, dan lain-lain. “Data-data seperti itu tidak pernah dilaporkan ke Dewan,” tanda Husin Banta.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Thanwir Mahdi juga setuju dengan sikap Pemerintah Aceh menyetop sementara pengiriman mahasiswa ke luar negeri. “Kami menyarankan anggaran yang telah disediakan tahun ini sebesar Rp 78 miliar dialihkan saja untuk peningkatan mutu pendidikan di Aceh yang masih rendah,” ujar Thanwir.
Juru Bicara Fraksi PKS/PPP, Fuadi Sulaiman ST mengatakan, fraksinya sependapat dengan kebijakan yang diambil Pemerintah Aceh menghentikan sementara pengiriman mahasiswa Aceh ke luar negeri.
Menurut Fraksi PKS/PPP, alasan Pemerintah Aceh sangat rasional yaitu database mahasiswa yang akan diberikan beasiswa pada tahun 2013, baik untuk melanjutkan kuliah di dalam maupun luar negeri belum dirinci oleh LPSDM selaku pengelola dana beasiswa APBA.
“Alokasi beasiswa sebesar Rp 78 miliar dalam RAPBA 2013 dibintangkan dulu. Kalaupun mau digunakan untuk melanjutkan beasiswa mahasiswa S1, S2, dan S3 yang sedang menyelesaikan studinya di luar maupun dalam negeri yang kebutuhannya diperkirakan sekitar Rp 47 miliar,” kata Fuadi.
Sedangkan sisanya sebesar Rp 31 miliar lagi, menurut Fuadi dialihkan untuk program beasiswa affirmasi (kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan ternama untuk daerah khusus) yang hanya diberikan pemerintah pusat kepada tiga provinsi yaitu Aceh, Papua, dan Nusata Tenggara Timur.
Sisa dana juga digunakan untuk membiayai program lanjutan mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) sebanyak 284 orang yang kontraknya telah habis pada 25 Desember 2012.
Sumber: Serambi Indonesia
